Pendidikan Doktor Beneran: cerita lahirnya PMDSU

dicopas dari: Laman Prof. SUPARIADI RUSTAD

Karya ilmiah doktor harus menjadi pusat perhatian penjaminan mutu baik internal (SPMI, Ditjen Belmawa) maupun eksternal (BAN PT). Jika ada prodi doktor selama kurun waktu tertentu tidak menghasilkan karya ilmiah apapun yang dipublikasi di jurnal manapun, maka prodi tersebut sangat layak segera dicabut ijinnya. Untuk tujuan ini barangkali asesor tidak perlu repot memeriksa borang akreditasi standar 1 sampai 8, cukup hanya dengan memeriksa daftar karya ilmiah para mahasiswa dan lulusannya. Kalau ingin memeriksa kesehatan seekor ayam, tidak perlu kita memeriksa kondisi seluruh organ tubuh ayam itu, tetapi cukup memeriksa telurnya.

Jika kualitas pendidikan doktor kita bagus, negeri ini tidak akan heboh hanya oleh Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, yang sejatinya hanya sebuah upaya mendorong budaya tulis di perguruan tinggi. Berdasarkan PD Dikti per 19 Maret 2017 pukul 02.50, jumlah doktor di Indonesia yang tercatat oleh Kemenristekdikti sebanyak 32.055 orang. Jika jumlah karya ilmiah doktor minimal sama dengan jumlah doktor, maka target Kemenristekdikti akan publikasi internasional pada tahun 2017 jelas sudah tercapai, bahkan  melebihi capaian sejumlah negara ASEAN.

Hipotesis saya, rendahnya capaian publikasi Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan doktor yang kemudian memengaruhi kinerja guru besar kita, dan/atau sebaliknya. Ancaman pemotongan tunjangan profesi dan kehormatan guru besar yang tidak produktif oleh kementerian semestinya bisa ditangkap sebagai peluang.  Guru besar itu ahli silat. Sebagai ahli silat, ia lebih suka menghindari benturan frontal dan memilih membelokkan serangan kepada dirinya menjadi sebuah kekuatan dan kemenangan bersama.

Salah satu kewenangan guru besar adalah membimbing doktor, maka guru besar yang ahli silat akan meneruskan kewajiban publikasi itu kepada mahasiswa doktornya. Indah rasanya menyaksikan guru dan murid bersama-sama sibuk menulis dan memublikasi daripada meributkan budaya menulis yang memang sudah menjadi kewajiban insan perguruan tinggi. Malu dilihat matahari dan rembulan karena hanya budaya tulis inilah yang membedakan makhluk perguruan tinggi dari makhluk lainnya. Kalau tukang bakso tidak jualan bakso, lantas apa?

Kenyataannya memang keputusan pengangkatan profesor lebih merupakan kebijakan penghargaan daripada keputusan yang lahir dari analisis jabatan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan doktor. Karena itu, kebijakan pemberian tunjangan profesi dan kehormatan lebih bersifat spending daripada produktivitas. Banyak doktor lahir bukan dari rahim profesor sejati, dan banyak profesor yang tidak membimbing mahasiswa doktor, lama-kelamaan sang profesor merasa sepi dan merana, kemudian layu atau beredar pada orbit yang lain.

Menyinergikan secara mutualisme tugas/kewajiban profesor dan mahasiswa doktor menjadi keniscayaan jika kita ingin memperbaiki kualitas keduanya. Konsep ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam Permendikbud No. 78 Tahun 2013 yang mengatur pemberian tunjangan profesi dan kehormatan bagi profesor dengan “ancaman” pemberhentiannya sebagaimana disitir oleh Juragan Hendra (Prof. Hendra Gunawan ITB, Kompas edidi 17 Maret 2017). Sebagai pelaku sejarah, saya masih ingat bahwa pemberian tenggat waktu lima tahun untuk melakukan evaluasi kinerja guru besar pada tahun 2018 dimaksudkan agar sejak terbitnya Permendikbud itu pada tahun 2013 perguruan tinggi sudah mulai membenahi program doktor masing-masing. Namun, ini negeri Atas Angin, Bung! Segala pesan yang jauh dari urusan perut sulit mendapatkan perhatian.

Suatu hari di bulan Februari 2013, saya mendapatkan disposisi dari Dirjen Dikti Djoko Santoso untuk mengkaji usulan ITB tentang pendidikan doktor yang input-nya berasal dari lulusan S1. Seingat saya ketika itu rektornya Prof. Ahmaloka. Model ini di luar negeri kira-kira seperti bsc leads to Ph.D tanpa melalui master, masuk mulai jenjang sarjana dan terminalnya adalah menjadi doktor. Saya kemudian membentuk tim dan secara bersama-sama mencoba merumuskan pendidikan doktor sebagaimana dimaksud oleh proposal. Lahirlah kemudian dengan yang kini kita kenal sebagai program PMDSU, Pendidikan Menuju Doktor Sarjana Unggul yang pada tahun 2013 memulai angkatan pertama dengan jumlah mahasiswa 57 orang (3 orang tereliminasi kemudian) dengan melibatkan 27 promotor dari 6 perguruan tinggi, yakni ITB, IPB, UI, dan UGM, UNAND dan ITS.

Konsep PMDSU adalah memperbaiki manajemen dengan menata input untuk menggenjot ouput. Cara berfikirnya, tidak selamanya hasil yang baik itu dicapai dengan pengeluaran yang besar. Dalam hal ini, tidak ada biaya ekstra yang dibelanjakan karena inputnya berasal dari integrasi input yang sudah ada, yaitu beasiswa sebesar tarif resmi BPPDN ketika itu (Dit. Diktendik), beasiswa Sandwich PKPI (Dit. Diktendik)  bagi yang menghendaki penelitian di luar negeri, hibah penelitian doktor untuk mahasiswa, dan hibah penelitian untuk promotor dari Dit. Litabmas. Keempat sumber input itu disatukan di dalam satu visi untuk menghasilkan doktor yang berkualitas.

Program PMDSU memandang proses pendidikan serta alokasi dana  beasiswa dan penelitian menjadi kewenangan promotor secara penuh. Dalam konteks ini, promotorlah yang aktif mencari peserta, sementara pemerintah (Dikti) bertugas menyediakan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Seluruh program pembelajaran dan penelitian, termasuk waktu dan durasi melakukan studi di luar negeri, dirancang di awal program oleh promotor. Dengan skema ini, promotor merasa bertanggung jawab terhadap output yang dijanjikan. Sebagai sebuah rintisan, memang PMDSU masih dikawal oleh Tim PMDSU Dikti yang bertugas memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai dengan pedoman dan mengevaluasi ketercapaian program ini.

Sebagai strategi menggenjot output, kriteria lulusan dipatok sangat tinggi dan yang sekarang tampak (bisa salah) ditakuti oleh hampir sebagian besar profesor di Indonesia. Dalam waktu empat tahun setelah sarjana, para peserta harus mampu menghasilkan minimal 2 tulisan ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Jika kriteria itu tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak bisa dinyatakan lulus.  Sempat terjadi tarik-menarik di antara tim tentang kriteria itu, namun Dirjen Dikti ketika itu ngotot dan akhirnya kami menyetujui dan kemudian melaksanakannya.

Niat yang baik dan kerja yang tulus suatu ketika bakal menuai hasil, man jadda wajada, atau sapa temen bakal tinemu. Di tengah melaksanakan tugas di Universitas Halu Oleo (UHO) yang menguras tenaga dan pikiran itu, pada tanggal 9-10 Maret 2017 saya menyempatkan diri menghadiri undangan dari Direktur Kualifikasi melalui pesan wa Bu Yuni Lestari Kasubdit Kualifikasi Pendidik dalam acara evaluasi program PMDSU di hotel IPB Bogor. Kaget juga menyaksikan Yuni yang dulu sering menangis, sekarang sudah pintar memimpin rapat. Hehehe.

Hasil sementara evaluasi program PMDSU menunjukkan bahwa ia pantas menjadi model pendidikan doktor “beneran” untuk masa depan Indonesia. Evaluasi dilaksanakan pada bulan Maret 2017 untuk angkatan pertama tahun 2013 yang dimulai pada bulan September. Artinya, pada saat evaluasi, peserta telah menempuh 7 semester atau 3,5 tahun dari target 4 tahun. Mohon dicatat mereka awalnya dari lulusan sarjana. Jika ditargetkan 1 doktor menghasilkan 2 artikel ilmiah tingkat internasional, maka target PMDSU angkatan pertama adalah 108 artikel. Sebuah kontribusi yang nilainya setara dengan yang dihasilkan oleh satu perguruan tinggi kelompok menengah sekarang.

Secara umum hasil PMDSU angkatan pertama sangat membanggakan dan membuktikan bahwa menulis karya ilmiah dan memublikasikannya di jurnal internasional bagi orang Indonesia bukanlah pekerjaan gaib. Tujuan itu bisa dicapai tanpa harus memperdebatkan dan berkeluh kesah tentang anggaran dan gaji atau berdebat ke sana-ke mari dengan membentuk berbagai macam forum dan asosiasi , melainkan cukup meluruskan niat memperbaiki pendidikan tinggi di Tanah Air dan melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Dengan cara pandang ini, keluhan finansial menjadi sangat klasik dan primitif.

Harus diakui, tidak semua peserta PMDSU bisa sukses memiliki prospek menjadi doktor. Dari total 57 peserta angkatan pertama, tercatat 2 orang terpaksa hanya lulus sampai master (terminated setelah 2 tahun menempuh studi)  dan 1 orang gagal sama sekali. Kasus-kasus ini kini sedang dipelajari oleh tim untuk ditemukan akar penyebabnya. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggaraan PMDSU angkatan kedua (tahun 2015) dan angkatan ketiga (2017).

Pada akhir semester ketujuh, total capaian yang dihasilkan oleh PMDSU adalah 84 artikel sudah dinyatakan accepted dan published di jurnal internasional yang terdaftar di SJR (Scimago Jurnal Rangking). Sangat kami pahami, satu semester terakhir adalah semester penulisan dan publikasi. Menurut prediksi tim dengan mencermati data artikel yang sedang di-submit, pada akhir tahun keempat PMDSU akan menghasilkan setidaknya 110 artikel tingkat internasional, sesuai dengan yang telah ditargetkan. Saya pribadi optimis capaiannya akan di atas angka itu karena hingga semester ke tujuh ini baru 61 % mahasiswa yang berhasil memublikasi.

Di tengah-tengah hebohnya penolakan sejumlah profesor terhadap rencana pemotongan tunjangan profesi dan kehormatan terkait dengan kewajiban menghasilkan karya ilmiah tingkat internasional, kini para peserta PMDSU yang masih imut tanpa dosa, berusia sekitar 23-24 tahun itu telah menunjukkan jawabnya. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar keluhan dari peserta tentang biaya publikasi atau rumitnya proses men-submit artikel ke jurnal bergengsi. Secara alamiah mereka menjalani proses pendidikan dengan ikhlas di bawah asuhan promotor, yaitu meneliti dan menulis yang merupakan inti dari pendidikan karakter di perguruan tinggi. Jika profesor dan mahasiswanya berhenti atau menolak menulis, niscaya matilah pendidikan karakter di perguruan tinggi.

Memang kualitas jurnal di mana peserta PMDSU memublikasikan karyanya masih sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh pemilihan jurnal berdasarkan patron favorit perguruan tinggi tempat mereka menempuh studi. Ke depan, mesti ada dorongan agar peserta men-submit artikelnya dengan mempertimbangkan Scimago impact factor journal, h-indeks jurnal, kualitas jurnal (Q), dan sebagainya.

Berikut ini gambaran kualitas jurnal berdasarkan analisis kolega muda Dr. Rino Mukti (Kimia ITB).  Sebagian besar artikel PMDSU diterbitkan pada jurnal dengan impact factor 0.10- 0.59  yaitu sebanyak 62 artikel. Sisanya diterbitkan pada jurnal dengan impact factor  0.60-0.99 sebanyak satu (1) artikel, 1.0-2.0 sebanyak enam(6) artikel dan 15 artikel sisanya diterbitkan pada jurnal yang belum memiliki impact factor. Tampak bahwa sebagian besar artikel sudah diterbitkan pada jurnal-jurnal yang memiliki faktor dampak.

Berdasarkan nilai h-indeksnya, secara umum artikel PMDSU telah diterbitkan pada jurnal yang berkualitas. Dari 84 artikel, 15 artikel diterbitkan pada jurnal dengan h-indeks nol,  11 artikel diterbitkan pada jurnal dengan h-indeks satuan, 51 artikel diterbitkan pada jurnal dengan h-indeks puluhan, dan ada 7 artikel yang diterbitkan pada jurnal dengan h-indeks ratusan. Artikel yang diterbitkan pada jurnal dengan h-indeks maksimum (262) adalah karya ilmiah atas nama Erna Febriyanti (Kimia ITB) dengan promotor Prof. Ismunandar).  Ada juga artikel yang dimuat di Physical Review karya bimbingan Prof. Mikrajuddin (Fisika ITB). Kita wajib bangga anak-anak muda  Indonesia peserta PMDSU berusia antara 23-24 tahun telah  mampu menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal seordo dengan dan sekelas  Nature yang sangat bergengsi itu. Beberapa peserta dari UNAND, UGM, ITS dan IPB juga berhasil menembus jurnal Q2.

Apapun alasannya, penolakan terbuka para profesor terhadap kewajiban menulis artikel yang dipublikasi di jurnal internasional merupakan sikap yang tidak mendidik.  Para profesor harus menyadari posisinya sebagai academic leader yang tindak tanduknya diteladani dan dijadikan sumber semangat dan motivasi oleh para pendidik dan ilmuwan lainnya. Kalaupun merasa susah, seorang profesor pantang  menampakkan ekspresi susah.

Penolakan menulis para profesor sangat membahayakan masa depan bangsa, setidaknya mengingat beberapa hal. Pertama, penolakan tersebut akan memengaruhi motivasi dan semangat  anak-anak muda semacam peserta PMDSU yang kini gigih membangun jati dirinya menjadi ilmuwan terkemuka. Kedua, ketika penolakan itu disuarakan oleh para profesor dari perguruan tinggi besar, maka profesor yang kebetulan bertugas di perguruan tinggi kecil akan kehilangan arah dan panutan. Dalam banyak hal, profesor yang bertugas di perguruan tinggi besar telah sangat diuntungkan oleh ketersedian mahasiswa doktor yang sedang menempuh studi, yang bisa dijadikan mitra untuk menghasilkan karya bersama. Mereka juga diuntungkan oleh fasilitas penelitian yang tentu lebih bagus. Sementara profesor yang bertugas di perguruan tinggi kecil sedang jungkir balik bersemangat mengejar ketertinggalan, namun justru sejawatnya yang lebih maju berjalan balik arah dengan semangat patah arang.

Ketiga, profesor adalah jabatan tertinggi dosen yang sering digambarkan sebagai makhluk “paling pintar” setengah dewa. Jika seorang profesor takut bertanding bersaing dengan koleganya di luar negeri, bagaimana dengan komponen bangsa lainnya?.  Siapa yang harus di depan ketika kita berbicara tentang daya saing bangsa?

Sudah saatnya pendidikan doktor di Indonesia dievaluasi. Mendekatkan hubungan antara profesor dan mahasiswa doktor merupakan solusi kunci. Pendekatan formal dalam bentuk program studi perlu diperkaya implementasinya dengan doctor by research, misalnya dengan memungkinkan seorang profesor sejati yang memiliki laboratorium atau penelitian dapat menghasilkan doktor.  Jika di perguruan tingginya tidak ada program doktor yang relevan, maka ia dapat bergabung dengan prodi di luar perguruan tingginya dalam skema program studi doktor antar-universitas (united graduate study program). Menyatukan para profesor yang tersebar di berbagai pelosok negeri juga merupakan strategi untuk merawat NKRI.  Konsep pendidikan doktor antar universitas ini yang hingga saya mengakhiri tugas di Dikti belum berhasil diwujudkan.

Supriadi Rustad, Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Pengembang Program Pendidikan Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU), Kemdikbud (2010-2015).

admin